| Wapres Jusuf Kalla Dianugerahi Gelar "Upu Lat |
| Gepost
door : s
Op: 29/10/2007 17:30 |
|
Auteur: kabar pendek (---.r-195-35-224.atwork.nl) Datum: 29-10-2007 17:21 Wapres Jusuf Kalla Dianugerahi Gelar "Upu Latu -Mel" Maluku Wapres Jusuf Kalla Dianugerahi Gelar "Upu Latu -Mel" Maluku 29-Oct-2007, Embong -Radio Baku Bae - Ambon WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla diberi gelar "Upu Latu - Mel" Maluku (bapa raja-red) oleh para Latupati (pemangku adat-red) se-Maluku yang berlangsung di Baileo (rumah adat-red) Siwalima, Ambon, Senin (29/10). Pemberian gelar adat itu oleh para Latupati dirangkaikan dengan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Latupati se-Maluku yang berlangsung di Baileo (rumah rakyat-red) Siwalima, dilaksanakan oleh Kepala Adat Maluku, Karel Albert Ralahalu. Karel Ralahalu yang juga Gubernur Maluku juga baru saja diberikan gelar sebagai Kepala Adat oleh para Latupati se-Maluku yang dilakukan oleh Ketua Majelis Latupati Abdullah Malawat yang juga Raja Desa Mamala, Pulau Ambon serta Sekretaris Majelis Latupati Joseph Tuhuleru (Raja Desa tawiri, Kecamatan Teluk Ambon). Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku mengenakan dua jubah panjang masing-masing berwarna merah di bagian dalam dan jubah hitam di bagian luar, disertai ikat kepala berwarna merah yang melambangkan keberanian serta diberi makan sirih dan pinang serta minum sopi (minuman tradisional asal Maluku). Sirih, pinang serta sopi merupakan lambang persatuan dan kesatuan, sudah digunakan dalam berbagai upacara adat di Maluku sejak jaman dahulu. Sedangkan Wapres disarungkan jubah berwarna kuning di bagian dalam dan jubah panjang berwarna merah dibagian luar serta ikat pinggang yang terbuat dari kain berwarna kuning, di samping mahkota kebesaran yang dilengkapi burung cenderawasih yang berasal dari Kepulauan Aru. Pada sisi kiri dan kanan makhota itu juga terdapat lambang parang dan salawaku yang melambangkan alat perang tradisional dan simbol keberanian orang Maluku, serta cengkeh, pala, mutiara dan lola yang melambangkan kekayaan alam yang terkandung di bumi Maluku baik darat maupun di laut. Ketua Majelis Latupati Maluku, Abdullah Malawat, mengatakan, penganugerahan gelar "Upu Latu - Mel" Maluku kepada Wapres Jusuf Kalla, karena dinilai memiliki kepedulian bagi seluruh masyarakat di daerah ini agar berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi dengan daerah lainnya. Selain itu, kerja keras Jusuf Kalla untuk membangun dan mempersatukan hubungan kekerabatan dan persaudaraan antara Salam (Islam-red)-Sarani (Kristen-red) di Maluku yang terkoyak akibat konflik, serta berjasa mempertemukan semua anak Maluku yang cinta damai melalui Perjanjian Damai di Malino, tahun 2002 yang kemudian menjadi tonggak sejarah dimulainya perdamaian di Maluku. Jusuf Kalla pun dinilai berjasa mengembalikan citra identitas masyarakat Maluku yang berbasis kepulauan. Sedangkan gelar Kepala Adat karena sangat peduli dengan masyarakat Maluku yang juga berjuluk "Bumi Raja-raja" selain julukan Seribu Pulau serta untuk pertama kalinya memprakarsai HUT provinsi Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri NKRI, 19 Agustus 2005 lalu, Selain itu, selama kepemimpinannya yang akan berakhir 2008 mendatang, Ralahalu benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil dengan melakukan kunjungan hingga ke daerah-daerah terpencil dan jauh dari jangkauan transportasi dan komunikasi, serta mendukung para Raja se-Maluku untuk mengembalikan citra dan jatidiri anak adat Maluku. Wapres Jusuf Kalla saat itu menegaskan, adat istiadat yang selalu berjalan seiring dengan agama merupakan kekuatan yang besar untuk membangun jati diri serta jiwa yang kokoh dan kuat untuk menatap masa depan yang lebih baik. Wapres juga melontarkan pernyataan yang bersifat memotivasi semangat juang masyarakat di Maluku, bahwa tidak ada kesejahteraan yang lebih baik jika cengkeh dan pala yang merupakan tanaman khas Maluku tidak bisa berbuah dengan baik. "Jika bukan karena cengkeh dan pala bangsa Spanyol, Belanda dan Eropa tidak akan pernah mengenal Indonesia. Indonesia dikenal luas bulan karena Jawa atau Sumatera bahkan bukan karena daerah kelahiran saya Sulawesi, tetapi karena Maluku yang kaya akan cengkeh dan pala. Ini harus jadi semangat dan kekuatan masyarakat Maluku untuk membangun mengejar ketertinggalan," tegasnya. (rbb) bron  rikbord
|
| | Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie| |
| |
| Gepost door:
s Op: 29/10/2007 17:30 |
|
| Mensos Janji tetap Tangani Korban Konflik di Maluku Auteur: kabar pendek (---.r-195-35-224.atwork.nl) Datum: 29-10-2007 17:22 Mensos Janji tetap Tangani Korban Konflik di Maluku 29-Oct-2007, Embong - Radio Baku Bae - Ambon MENTERI Sosial (Mensos), Bachtiar Chamsyah berjanji tetap menangani para korban kerusuhan bernuansa SARA di Maluku sejak 19 Januari 1999 lalu yang belum kebagian Bahan Bangunan Rumah(BBR), uang pemulangan maupun uang tukang. "Depsos tetap menangani pengungsi di Maluku. Karena itulah maka inventarisasi akurat diarahkan untuk dilakukan pada tujuh Kabupaten dan Kota Ambon, sehingga datanya tidak salah yang pada gilirannya membuat masalah pengungsi belum bisa dituntaskan," katanya ketika dikonfirmasi, di Ambon, Senin (29/10). Mensos berada di Kota Ambon sebagai pembicara pada Musyawarah Besar Majelis Latupati (pemangku adat-red) Maluku itu, mengingatkan validasi data pengungsi itu sudah harus rampung sesegera mungkin agar bisa mengalokasikan dananya pada APBN 2008 mendatang. "Harus ada target waktu dan lebih cepat dan lebih bagus sehingga para pengungsi tidak ngamuk di kantor Dinas Sosial maupun kantor Gubernur Maluku karena belum kebagian hak-hak mereka yang data sementara masih ribuan Kepala Keluarga (KK)," tambahnya. Mensos menyatakan keprihatinannya karena pengungsi korban kerusuhan di Maluku hingga saat ini belum tertangani. Padahal, kenyataannya pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana sangat besar untuk program tersebut. Bahkan, sebenarnya Wapres, Jusuf Kalla telah menginstruksikan tahun 2005 pemerintah pusat stop memberikan dana bagi penanganan pengungsi di Maluku karena berdasarkan perhitungan sebenarnya jumlahnya sudah terealisir semua. Kadis Sosial Maluku, Fenno Tahalele, secara terpisah mengatakan, validasi data sementara dirampungkan tujuh Pemkab dan Pemkot Ambon dengan harapan, awal Nopember sudah tuntas. "Data dari tujuh Pemkab dan Pemkot nantinya divalidasi bersama Pemprov Maluku, selanjutnya diputuskan jumlah pengungsi yang sebenarnya belum tertangani guna disampaikan kepada pemerintah pusat guna mengalokasikan dana pada tahun 2008 mendatang," ujarnya. Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu kecewa karena validasi data pengungsi yang disepakati dilaksanakan Juni hingga Agustus lalu oleh tujuh Pemkab dan Pemkot Ambon ternyata belum rampung. Padahal, Gubernur Ralahalu telah berkoordinasi dengan Mensos, untuk memaparkan jumlah pengungsi korban kerusuhan sejak 19 Januari 1999 lalu yang belum tertangani dan dijadwalkan di Jakarta, 12 September lalu. Sedikitnya 9.725 Kepala Keluarga (KK) atau 48.625 jiwa pengungsi di Maluku belum menerima hak-haknya sehingga harus ditangani bersama anggaran untuk pengadaan BBR, uang pemulangan dan uang tukang. (rbb) |
|
| Quick reply | |||
| | Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie| |